Di Perkebunan Sinagar dan Parakasalak, memberlakukan uang token yang hanya bisa di belanjakan di perkebunan supaya pekerja tidak kabur dari perkebunan pasca gajian.
Halo, Gaess, setiap 1 Mei kita menikmati libur sebagai hari buruh internasional, secara umum buruh berarti orang yang bekerja pada majikan dan mendapatkan upah, secara khususnya tentu lebih spesifik ya, Gaess, ada hak-hak dan kewajiban yang meliputi setiap pekerjaan yang diperjanjikan.
Di Sukabumi ini juga banyak buruh, istilah yang sekarang umum menjadi karyawan ini sejak dulu sudah ada, Gaess. Bahkan, berproses menjadi gerakan persatuan yang melindungi hak-hak mereka.
Simak yuk, bagaimana sejarah buruh di Sukabumi sejak masa kolonial hingga saat ini.
[1] Sejarah istilah buruh
Istilah buruh sebenarnya baru muncul pada masa kolonial, sebelum itu istilah bujang ditasbihkan pada orang yang bekerja kepada majikan secara pengabdian. Sistem substitusi kekuasaan menyebabkan munculnya para kepala-kepala daerah lokal dengan kekuasaan seperti raja kecil, mereka tinggal memberikan upeti panen kepada kepala tertigginya.
Pada masa itu, menak atau kepala daerah mempunyai banyak lahan yang disebut balubur, lahan tersebut digarap oleh para bujang. Kekayaan para kepala daerah tersebut ditentukan oleh berapa jumlah bujang yang mereka pekerjakan. Bujang tersebut dicukupi keperluannya meskipun tidak digaji secara tetap.
Wilayah Sukabumi bagian utara pada saat itu dihuni cacah Wiratanu yang menyebar hingga Cikembar dan Cicurug, setiap kepala cacah mempunyai keluarga dan para bujang. Demikian pula daerah Jampang, para menak dan cutak mempunyai keluarga dan para bujang yang mengabdi mirip hubungan kawula-gusti.
Disamping itu, ada pula para petani Tipar yang berpindah, tidak mau mengabdi. Pada masa tanam paksa, mereka disebut sebagai Jalma Burung yang tidak diakui hak kewargaannya, karena tidak menetap. Masuknya budaya sawah menyebabkan para petani Tipar terdesak ke hutan-hutan.
Untuk bujang yang sudah berkeluarga, disebut numpang dan mereka masih terus berbakti sekeluarga dengan pola bagi hasil panen. Pola ini sangat hierarkis sesuai kelas sosial, sentana atau bangsawan rendah, lurah, panglaku wakil lurah, dan lengser sebagai pembawa berita di level bawah.
Pemberlakuan tanam paksa menandai awal mula sistem buruh upah yaitu dengan membayar 5 Rijkdaalers (2,5 Gulden) setiap pikul kopi. Meskipun sistem upah sudah mulai diberlakukan, namun praktek perbudakan dan kerja paksa masih ada lho, Gaess.
Pada saat Inggris menguasai Jawa tahun 1811-1814, Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles telah melarang dan menghapuskan praktek perbudakan dan praktek kerja paksa (rodi) di wilayah kekuasaannya dengan mendirikan The Java Benevolen Institution. Beberapa proyek pembangunan yang diinisasi pemerintah mulai mempergunakan sistem upah, misalnya saat Daendels membangun Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan, 1000 bujang Sunda turut dipekerjakan.
Untuk pembangunan jalan dari Cisarua ke Cianjur, dipekerjakan 400 bujang dengan upah 10 Ringgit Perak per bulan atau setara 8,5 Sen per hari. Sebagian pekerjanya juga berasal dari Sukabumi, karena saat itu Sukabumi menjadi bagian dari Regentschap Cianjur.
Selain itu, para cutak di Sukabumi juga diwajibkan untuk mengumpulkan bambu dan kayu untuk pembuatan jembatan.
[2] Buruh perkebunan dan praktek ekspolitasi
Sebagian lahan Sukabumi sudah mulai ditanami pihak swasta sejak beralihnya kekuasaan dari Inggris ke Hindia Belanda. Untuk kebutuhan tenaga buruh, dipekerjakanlah kuli lokal dalam jumlah terbatas, sebelum kemudian didatangkan pula kuli Tionghoa untuk bekerja di perkebunan. Namun, hanya sebagian kecil orang Tionghoa yang mau bekerja, karena kebanyakan dari mereka lebih memilih berdagang.
Ketika Liberalisasi ekonomi diterapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada 1870, bermunculanlah banyak perkebunan di Sukabumi. Seiring perubahan itu maka muncul pula segolongan kelas yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu kelas buruh. Kelas Buruh ini muncul akibat dari proses industrialisasi setahun setelah kebijakan liberalisme diterapkan.
Di sisi lain, sistem perkebunan yang dibawa swasta lebih modern, berbeda dengan sistem kebun tradisional ataupun tanam paksa. Hal ini membutuhkan organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, penggunaan tenaga dan mesin-mesin baru, orang-orang terampil, serta organisasi modern, spesialisasi administrasi, pengerahan pekerja dengan upah teratur.
Namun pola hubungan ini masih tidak seimbang karena pengusaha mempunyai kekuatan besar, apalagi di perkebunan terpencil. Di Perkebunan Sinagar dan Parakasalak misalnya, pemilik memberlakukan uang token yang hanya bisa di belanjakan di area perkebunan supaya pekerja tidak kabur setelah menerima gaji. Pola ini juga membuat uang yang dikeluarkan, tetap berputar dan kembali ke pengusaha perkebunan.
Maka tidak heran masih ada penindasan-penindasan di berbagai bidang, tak hanya di perkebunan, tetapi di industri dan sektor informal. Pekerja pabrik gajinya tanpa standar jelas, dan seringkali gajinya dipotong oleh para mandor. Di Cibadak, Maret 1890, terjadi eksploitasi para ronggeng yang tampil pada pasar malam, dimana mereka tidak diberikan upah layak dan tidak bisa berbuat apapun selain kabur dari ronggeng.
Pada abad ke-20 bermunculan industri-industri baru di Sukabumi untuk menunjang usaha perkebunan maupun industri mandiri. Misalnya Pabrik Tekstil Cibunar di Cisaat yang mempekerjakan 10.000 buruh, penggilingan-penggilingan padi hingga pabrik mesin.
Sistem mandor juga berlaku pada pekerjaan pemerintah, misalnya di Surade, pada 1935 dibangun irigasi yang mempekerjakan tiga ratus orang dengan upah 24 Sen sehari. Upah yang diberikan melalui mandor, dan sang mandor yang menentukan berapa upah pekerja sesuai hasil penilaiannya.
BACA JUGA:
Satu hari di PT CDB Cidahu Sukabumi, ini 5 fakta kerja di pabrik garmen itu menyenangkan
9 PT hengkang dan 5.000 buruh di-PHK, 5 fakta investasi di Kabupaten Sukabumi kocar-kacir
[3] Perlawanan buruh Sukabumi
Pola ekpolitatif dimanapun akan mendapatkan perlawanan, salah satu perlawanan awal dilakukan buruh Sukabumi adalah pembunuhan Bupati Cianjur Wiratanudatar III oleh petani Cikembar pada 1726. Konon peristiwa tersebut disebabkan pemotongan bayaran kopi yang seharusnya 17,5 Gulden, tetapi hanya dibayarkan 12,5 gulden karena 5 Gulden dipotong Bupati.
Pada masa perkebunan kelas buruh belum terorganisir, mereka melakukan perawanan parsial sesuai situasi dan kemampuannya. Ada yang melarikan diri dari perkebunan, ada pula yang ekstrim melakukan pembunuhan karena rasa kesal yang memuncak.
Salah satu kasus mengerikan adalah terbunuhnya Mr. Munder, administratur Perkebunan Pasir Telagawarna Nyalindung, yang dibunuh secara sadis dan dicincang dengan golok pada 1890. Pembunuhnya adalah seorang Tionghoa pencangkok Kina bernama Tan Sing Leng yang upahnya belum dibayarkan selama beberapa bulan senilai 500 Gulden.
Upaya terorganisir pemogokan secara parsial pernah dilakukan oleh buruh Sukabumi, bahkan tercatat sebagai pemogokan buruh perkebunan Sukabumi pertama yang terjadi di luar negeri yaitu Belanda. Dalam laporan Eliza Ruhamah Scidmore disebutkan bahwa saat para buruh Parakansalak akan manggung dengan Gamelan Sari Oneng di Dutch National Exhibition of Women’s Labour pada 1898, mereka sempat melakukan pemogokan karena upah yang tidak jelas dan rendah. Baca catatannya Personel Sari Oneng Parakansalak, pionir mogok tenaga kerja Sukabumi di pentas internasioal
Upaya ini tercatat sebagai pemogokan pekerja Jawa pertama di luar negeri yang dicatat media. Karena media-medis Belanda kemudian memberitakannya, akhirnya pengelola membayarkan upah mereka lebih tinggi, dengan mencari dana kolektif dari para pengusaha Belanda saat mengembalikan mereka ke Parakansalak.
Peristiwa sama sempat terjadi sebelumnya, yaitu pada 1893. Dalam buku The Komedie Stamboel: Popular Theater in Colonial Indonesia 1891-1903, beberapa pemain stanboel dari Sukabumi melakukan mogok bekerja di Singapura sebelum tampil, sayangnya tak ada media yang mencatat peristiwa tersebut.
[4] Gerakan buruh di Sukabumi masa Kolonial
Namun, harus diakui, gerakan buruh di Sukabumi yang terorganisir diinisiasi gerakan buruh di wilayah lain. Situasi Sukabumi yang kondusif dengan keberadaan Sekolah Polisi (Setukpa Kota Sukabumi) memang tidak memungkinkan gerakan masif. Di samping itu, perkebunan-perkebunan yang terpencil juga belum memungkinkan hubungan antar buruh dengan perkebunan maupun industri lain terjalin intensif.
Para buruh Sukabumi mulai mengenal gerakan buruh ketika diperkenalkan Serikat Buruh Kereta Api atau Staat Spoorwegen Bond yang juga meliputi para pekerja kereta api wilayah Sukabumi dan Cianjur. Kemudian berlanjut dengan pendirian Vereeniging van Spoor en Tramweg Personeel in Nederlandsch-Indie (VSTP) pada 1908.
Puncak gerakan buruh adalah pada 1910-1912, saat terjadi paceklik akibat Perang Dunia I dimana harga-harga beranjak naik, sementara upah tidak naik. Mulailah bermunculan serikat-serikat buruh di Indonesia yang beranggotakan para buruh di berbagai daerah, termasuk Sukabumi. Para buruh di Sukabumi bergabung dengan serikat-serikat yang berhubungan dengan jenis industri dan pekerjaannya, misalnya Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB), atau Perserikatan Pegawai Rumah Pegadaian Indonesia, yang didirikan pada 1916. Kemudian lahir Vereeniging Inlandsch Personeel Burgelijke Openbare Werken (VIP-BOW), Perhimpunan Pegawai Pekerjaan Umum Sipil Indonesia, pada 1916.
Seiring masuknya industri baru, muncul pula serikat industri lainnya, seperti Serikat Pekerja Logam dengan anggotanya pekerja Pabrik Mesin Braat dan Pabrik Buck di Cibadak.
Munculnya gerakan faham komunis juga memancing antusias di kalangan organisasi buruh di Sukabumi. Tak heran, Kongres PKI di Sukabumi pada 4-6 Maret 1923 dihadiri oleh 3.000 orang, termasuk 13 serikat buruh. Melihat geliat kaum buruh tersebut para pemilik perusahaan mulai mengadakan perubahan-perubahan kebijakan untuk para buruhnya. Klausul kontrak mulai dibahas dalam pertemuan Soekaboemische Cultuur Vereeniging pada Desember 1933, dan pertemuan Plantersbond pada Februari 1935.
Pengorganisasian gerakan buruh tersebut memberikan peluang untuk melakukan protes melalui cara-cara buruh internasional. Krisis Malaise yang terjadi pada 1930-an menyebabkan harga-harga komoditi turun, sedangkan biaya produksi termasuk upah turunnya sangat lambat. Dalam menghadapi krisis itu, pemerintah Belanda menjalankan politik moneter yang berbeda, diantaranya menurunkan gaji dan upah.
Kaum buruh mulai menanggapinya dengan melakukan aksi mogok kerja. Tercatat beberapa kali pemogokan buruh di Sukabumi yang dilakukan oleh pekerja formal maupun informal. Salah satu tokoh anggota serikat buruh matross dari Cikidang, Saleh Basari, turut andil dalam peristiwa pemogokan di Kapal Zeven Provincien.
Bersama 308 marinir pribumi dan 40 marinir Indo, Saleh melakukan aksi penentangan dengan melakukan aksi mogok massal atas pemotongan gaji dan sikap diskriminatif terhadap pekerja pribumi. Aksi ini akhirnya berakhir tragis dengan penengelaman Kapal Zeven Provincien yang menelan banyak korban.
Pada Januari 1931, terjadi pemogokan karyawan Rumah Sakit Gemeente (Bunut), ketika bagian binatu menentang upah rendah dan pekerjaan yang terlalu banyak pada bulan Ramadhan. Mereka harus memberikan maksimum 1.600 cucian per enam hari, namun hanya dibayar 107.50 Gulden per bulan. Sedangkan tarif standar untuk binatu di luar rumah sakit sekitar 600 Gulden per bulan.
Maret 1933, buruh kereta api di Sukabumi sempat mogok akibat mesin-mesin kereta yang tidak kunjung diganti dan membahayakan. Pemogokan juga terjadi di pasar, dimana para buruh tidak bisa bekerja karena toko-toko melakukan protes atas mahalnya sewa kios di pasar, pada Mei 1936. Kemudian Noveber 1939, terjadi mogok pekerja tenun menjelang Lebaran karena uang muka upah yang tidak dibayarkan.
Gerakan buruh Sukabumi terus aktif mengikuti pertemuan tahunan kaum buruh, misalnya pertemuan buruh di Bandung pada Juni 1941 yang membahas pentingnya keseimbangan kebutuhan buruh secara ekonomi.
[5] Kerja paksa pada masa Jepang
Ketika pecah perang Pasifik, Sukabumi merupakan salah satu kota yang menderita kehancuran melalui pemboman pesawat-pesawat Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang semua industri diarahkan untuk mendukung peperangan. Salah satu ekses negatif penguasaan Jepang adalah munculnya sistem kerja paksa yang disebut romusha.
Selain untuk mengerjakan beberapa pembangunan di Sukabumi. Para pekerja Sukabumi juga dikirimkan ke Banten melalui jalur darat selatan, yaitu Pelabuhanratu, Cisolok, Cibareno, kemudian memasuki Bayah (Banten). Selain itu, ada juga yang menggunakan kereta melalui jalur utara, tercatat ada 3.000 tenaga romusha yang dikirimkan melalui stasiun-stasiun kereta api seperti Cireunghas, Gandasoli, Sukabumi, Cibadak, Parungkuda, Cicurug. Mereka diberangkatkan tanpa berhenti melalui Stasiun Bogor, Manggarai, Tanah abang, dan terakhir di pos Cisawu. Dari Cisawu, mereka dipaksa berjalan kaki menuju Cikoleang Rumpin (Bogor) selama 1-2 jam.
Pada awalnya banyak yang ikut program romusha ini karena mereka dijanjikan upah layak, para istri berharap suaminya akan pulang dengan membawa uang banyak, namun faktanya mereka tidak diupah sama sekali. Bahkan banyak diantaranya yang mati di tempat kerja.
Rata-rata para romusha dari Sukabumi memang para pengangguran akibat perusahaannya hancur akibat perang, atau karena sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga.
Sebagian lagi memang diwajibkan untuk menjadi romusha, tiap kampung sebanyak lima orang, diatur oleh Kepala Desa. Banyak dari romusha Sukabumi tersebut kemudian tidak betah karena kondisi pekerjaan tidak sesuai yang dijanjikan, makanan tidak terjamin dan berpasir, tempat tinggal tidak layak dan banyak penyakit, sementara pekerjaan dilakukan sejak bangun tidur sampai matahari surut.
Sebagian dari mereka akhirnya berhasil kabur, bahkan tercatat ada 40 romusha dari Sukabumi berhasil kabur dari Cikoleang Rumpin, diantaranya dari Pondokkaso Tonggoh, Cibodas, dan Parungkuda. Nama-nama romusha Sukabumi yang kabur diantaranya Ocie, Syafeí, Dawani Djakaria, dan San Indit, yang dikepalai oleh Mansyur.
Mereka kabur pada pukul 02.00 WIB dinihari, saat penjaga tertidur. Mereka menyeberangi Sungai Ciujung dengan rakit dan berjalan kaki melalui Ciampea, Bogor menuju Sukabumi selama dua malam. Mereka akhirnya sampai di kampung halaman dengan kondisi mengenaskan akibat kelelahan. Badan mereka terlihat kurus seperti tengah sakit, dengan pakaian compang camping seperti pengemis.
Ngeri ya, Gaess. kalau buruh sudah menjadi alat permainan politik. Aktivis dan serikat buruh memang sebaiknya hanya fokus dengan gerakan buruh murni yang memperjuangkan hak-hak pekerja. Walaupun saat ini buruh lebih leluasa dalam melakukan pergerakannya, namun nasibnya masih harus terus diperjuangkan.
#Mayday.
