Apa sih HRD Associate Sukabumi? Simak nih 5 infonya Gaess
Dalam beberapa tahun ke depan, posisi tenaga kerja akan semakin tergeser perkembangan teknologi elektronik dan robot.
Gengs, kamu tau atau pernah mendengar Human Resource Development (HRD) Associate Sukabumi? Nah, Sabtu (20/7/2019) kemarin, HRD Associate menghelat event Halal Bihalal & Talkshow di Hotel Lido Lakes Resort, Kabupaten Bogor. Talkshow ini dihelat sebagai upaya menyiasati tantangan, harapan, dan dampak politik pasca Pilpres dalam konteks pertumbuhan investasi.
Buat kamu yang belum tau, penulis kenalin organisasi HRD Associate nih ya, Gengs. Biar lebih jelas, simak kuy lima infonya.
[1] Apa sih HRD Associate
Gaess, HRD Associate adalah organisasi profesi yang menjadi sarana kerja. Organisasi ini mengkhususkan diri dalam pengembangan kepemimpinan, pengembangan manajemen dan pengawasan, keterampilan komunikasi, keterampilan mediasi, pelatihan tim, keterampilan layanan pelanggan, dan pengembangan organisasi.
[2] Silaturahim dengan Kadisnakertrans Kabupaten Sukabumi
Ketua HRD Associate Herman Ibnu Ilyas menyebut organisasi yang dipimpinnya tersebut telah menjalankan Program Ayo Infaq Sedekah (AIS) bekerjasama dengan Baznas Kabupaten Sukabumi. Disebut Herman, program tersebut telah berjalan dan manfaatnya telah dirasakan oleh karyawan.
Hal itu dikemukakan Herman ketika HRD Associate bersilaturahim dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Sukabumi Dadang Budiman pada Jumat (25/1/2019) lalu.
[3] Inginkan Perbup tentang ZIS
Sabtu (06/04/19), HRD Associate Sukabumi menggelar acara lima tahunan, musyawarah kerja daerah (Mukerda) di Hotel Horison, Kota Sukabumi. Acara ini mengusung agenda utama penyusunan program kerja untuk lima tahun ke depan serta pembaharuan kepengurusan.
HRD Associate mendesak Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program AIS yang belum juga diterbitkan. Padahal nih, Gaess, Perbup yang dijanjikan tersebut sangat dibutuhkan sebagai payung hukum Program AIS. disebutkan Herman, kecuali BPJS dan PPH, perusahaan dilarang melakukan pemotongan apapun terhadap gaji karyawan.
Nah, Gengs, kalau itu dilakukan, maka akan menjadi temuan saat dilakukan audit oleh pihak buyer. So, jika ditemukan adanya potongan di luar yang disebutkan tadi, akan terjadi pending.
Herman juga mengingatkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, posisi tenaga kerja akan semakin tergeser perkembangan teknologi elektronik dan robot. Karenanya, Herman berharap para pekerja ke depan memiliki skill mumpuni.
Editor’s Picks:
[4] Halal bihalal dan talk show di Lido
Event Halal Bihalal & Talkshow yang digelar HRD Associate Sukabumi ini bertajuk “Pengaruh Dinamika Politik dalam Pertumbuhan Investasi dalam Skala Nasional sampai Daerah” yang digelar di Lido, Sabtu kemarin.
Kegiatan tahunan ini diikuti 102 anggota HRD Associate dari semua perusahaan yang berada di Kabupaten Sukabumi. Acara yang dibuka Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono, juga dimeriahkan hiburan musik akustik dan rampak beduk kreasi seniman Sukabumi dari Koperasi Jaya Solusi Indonesia Kabupaten Sukabumi.
[5] Pesan Kang Adjo
Sementara dalam sambutannya, Kang Adjo menyebut, kondisi saat ini merupakan tantangan bagi Pemkab Sukabumi dan pengusaha untuk duduk bersama mencari solusi dalam optimalisasi tripartit, serta pentingnya lembaga atau tim mediasi untuk menjembatani informasi antara pengusaha dan buruh.
“HRD Associate Sukabumi merupakan lembaga sangat strategis dalam pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan hadirnya HRD Associate Sukabumi ini dapat memasilitasi keluhan dan harapan para pengusaha maupun buruh sehingga kami berharap para pengusaha selain mencari profit, juga dapat menyejahterakan buruhnya,” sebut Adjo.
Karenanya, pria yang akrab dipanggil Kang Adjo itu mengharapkan terciptanya iklim kondusif bagi investor. “Pengusaha harus lebih paham kebutuhan buruh. Begitu pun buruh harus mengerti target dan kondisi perusahaan, sehingga akan terbangun adanya keterbukaan di antara pengusaha dan buruh.”
Pada kesempatan itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kang Adjo menyampaikan permohonan maaf apabila dalam menetapkan kebijakan dan aturan dinilai belum berpihak kepada pengusaha maupun buruh.
