Jika Ibu kota pindah ke Kalimantan diprediksi bakal berdampak signifikan terhadap Jawa Barat, tak terkecuali Sukabumi, karena Jabar selama menjadi wilayah penyangga ibu kota.
Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di dua wilayah kabupaten (Penajam Paser dan Kutai Kertanegara). Pro-kontra bermunculan dari berbagai pihak perihal rencana tersebut dengan berbagai argumentasi. Bagi Provinsi Jawa Barat, termasuk Sukabumi, diprediksi pemindahan Ibu Kota bakal berdampak signifikan.
Dampak seperti apa yang akan diterima oleh Jawa Barat dan Sukabumi? Berikut lima info yang dirangkum sukabumiXYZ.com dari berbagai sumber.
[1] Ibu Kota pindah, Jabar pasti kena dampak
Apa argumentasi paling nyata bahwa pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan berdampak signifikan terhadap Provinsi Jawa Barat? Jawabannya adalah fakta bahwa Jabar selama ini dikenal sebagai provinsi penyangga ibu kota.
Hal itu diungkapkan seorang pengamat kebijakan kota asal Bandung, Frans Ari Prasetyo. Menurut Frans, jika ibu kota negara jadi pindah ke Penajam Paser dan Kutai Kertanegara, maka berbagai tatanan di Jabar akan terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. “Sudah tentu rencana presiden tersebut menimbulkan pro kontra, terutama karena pemindahan ibu kota akan berdampak bagi masyarakat luas. Salah satunya Jawa Barat,” kata Frans seperti dikutip dari kabarekspres.com.
[2] Dari mulai mobilitas barang/jasa sampai penyesuaian kebijakan
Jabar saat ini sudah memiliki rencana jangka panjang dalam pembangunan di berbagai bidang. Salah satunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuat kota-kota metropolitan baru. “Ini kan tercatat pada Peraturan Darah (Perda) Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat,” ujar Frans.
Untuk itu, lanjut Frans, salah satu dampak yang akan dirasakan Jabar adalah distribusi dan mobilitas barang dan jasa, termasuk SDM, serta berbagai kebijakan pemerintahan yang harus disesuaikan kembali.
[3] Bodekapur dan Bandung Raya paling terdampak
Singkatnya, tegas Frans, keputusan memindahkan ibu kota hanya akan menguntungkan regional ibu kota baru. Sementara itu, Jakarta yang melepas gelar ibu kotanya dan juga Jawa Barat sebagai daerah penyangganya, justru akan merugi.
Frans lebih lanjut memprediksi, daerah Bogor, Depok, Karawang, Purwakarta (Bodekapur) dan Bandung Raya akan menjadi kawasan yang paling terdampak. Apa penyebabnya? Karena sejauh ini aktivitas masyarakat Bodekapur dan Bandung Raya punya hubungan erat dengan geliat ekonomi di Jakarta. Potensi besar high cost baru di Jawa Barat yang terlanjur memiliki koneksi erat dan cukup tergantung secara ekonomi dengan Jakarta.
editor’s picks:
Keren Gaess, telan biaya Rp400 miliar, ini 5 fakta Bandara Sukabumi
Bandara Sukabumi ditargetkan operasional 2020, ini 5 faktanya Gaess
Gak masuk RTRW Jabar, Bandara Cikembar jadi gak sih? 5 fakta Gen XYZ Sukabumi mesti tahu
[4] Nasib tiga mega proyek di Sukabumi
Lalu, apa dampak pindahnya ibu kota terhadap Sukabumi? Secara langsung maupun tidak langsung Sukabumi bisa saja terimbas dampak seperti yang diprediksi oleh Frans Ari Prasetyo, yaitu perubahan pola distribusi dan mobilitas barang/jasa, termasuk SDM, serta berbagai kebijakan pemerintahan yang harus disesuaikan kembali.
Malah, lebih konkritnya mencuat kekhawatiran dari berbagai kalangan jika Ibu Kota pindah ke Kaltim, jangan-jangan tiga mega proyek pemerintah pusat di Sukabumi bakal terganggu. Ketiga proyek yang dimaksud adalah Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi), double track Kereta Api (KA) Sukabumi-Bogor, dan Bandara Cikembar.
Kekhawatiran itu cukup beralasan mengingat ketiga proyek tersebut sumber anggarannya full dari APBN. Artinya, jika Pemerintah Jokowi focus ke pembangunan Ibu Kota baru, jangan-jangan tiga proyek itu di-pending dulu atau bahkan tidak dilanjutkan.
Namun demikian, kekhawatiran tersebut coba dibantah oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Lukman Sudajat. Ia mengatakan tiga mega proyek nasional tersebut tetap berjalan sesuai rencana.
“Jadi rencana pemerintah pusat yang akan memindahkan Ibu Kota Indonesia ke Pulau Kalimantan itu, tidak berdampak terhadap mega proyek yang ada di Sukabumi. Buktinya, saat ini semua proyek yang anggarannya bersumber dari APBN itu, masih terus berjalan dalam proses pembangunannya,” terang Lukman seperti dikutip dari Radarsukabumi.com, Rabu (28 Agustus) lalu.
[5] Orang Jakarta tak setuju Ibu Kota pindah
Untuk diketahui nih ya Gaess, berbicara dampak, tentunya penduduk DKI Jakarta lah yang paling terdampak. Lalu, apa kata mereka? Berdasarkan hasil survei lembaga survei kenamaan, Kedai Kopi, mayoritas warga Jakarta menyatakan tidak setuju dengan pindahnya ibu kota dengan nilai cukup signifikan, yaitu 95,7 persen. Survei sendiri dilakukan pada 14-21 Agustus 2019.
“Tidak heran jika mereka (penduduk Jakarta) paling banyak yang tidak setuju. Jumlahnya 95,7 persen responden dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota,” ujar Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Wibowo seperti dikutip dari Antara, Selasa (27 Agustus) lalu.
Kunto lebih lanjut mengatakan, belum adanya kejelasan tentang apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah perpindahan ibu kota serta minimnya informasi dari pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif kepindahan Ibu kota, memicu reaksi negatif dari penduduk Jakarta.
[dari berbagai sumber]
