Untuk menjadi provinsi pariwisata, pembenahan infrastruktur mulai dari tata ruang, pemetaan, maupun rancangan jadi faktor penentu, selain dorongan anggaran dari pemerintah.
Jawa Barat (Jabar) fokus mengembangkan pariwisata bukanlah kabar baru. Keseriusan untuk mewujudkan Jabar menjadi “provinsi pariwisata” pun ditegaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, baru-baru ini. Bahkan, DPRD Jabar berani mengklaim semua stakeholder siap berkolaborasi dalam satu nafas untuk menjadikan Jabar menjadi “provinsi pariwisata.”
Nah buat Sukabumi, Gaess, sebuah forum bertema ‘Arah Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan di Jawa Barat, Pengembangan Destinasi Wisata Kota’ dan dihadiri Ketua dan Anggota DPRD Kota se-Jabar menghasilkan 7 rekomendasi. Salah satunya mendorong dan memfasilitasi Kota Sukabumi menjadi salah satu destinasi heritage terbaik di Jabar.
Berikut lima informasi yang dirangkum redaksi sukabumiXYZ.com dari berbagai sumber.
[1] Destinasi pariwisata Jabar makin solid
Para stakeholder Jabar terus merapatkan barisan perihal pengembangan pariwisata. Teranyar dukungan penuh diberikan Ketua dan Anggota DPRD Kota se-Provinsi Jawa Barat periode 2019/2024. Suara bulat diwujudkan dalam komitmen pengembangan destinasi wisata.
Bulatnya suara Ketua dan Anggota DPRD Kota se-Jawa Barat diberikan melalui orientasi, pada Kamis (24 Oktober) kemarin. Orientasi tersebut dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Kampus BPSDM Provinsi Jabar, di Kota Cimahi yang dihadiri 160 orang peserta. Tema besarnya, ‘Arah Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan di Jawa Barat, Pengembangan Destinasi Wisata Kota’.
“Pariwisata Jawa Barat akan semakin kuat dengan komitmen riil dari para wakil rakyat ini. Apalagi, kegiatan itu membuahkan berbagai kesepakatan. Tujuannya membuat destinasi wisata di Jawa Barat ini semakin berkembang. Dengan begitu, ada kenaikan value secara ekonomi,” ungkap Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar, Dadang Rizki Ratman dalam siaran persnya, seperti dikutip dari Pojokjabar.com.
editor’s picks:
Beuh usulan Provinsi Bogor-Sukabumi masuk Kemendagri, 5 fakta gen XYZ mesti tahu
DPRD Jabar usulkan 6 kabupaten baru, Sukabumi Utara dan Pajampangan masuk gak?
[2] Tujuh (7) rekomendasi
Dari forum orientasi tersebut dihasilkan 7 rekomendasi. Salah satunya penataan daerah atraksi wisata diarahkan pada zona rural atau countryside (1). Lalu, rekomendasi penataan destinasi tersebut mencakup given (alamiah) sekaligus man-made (buatan) (2). Selanjutnya, mendukung destinasi, penataan sentra bisnis bagi masyarakat perlu dilakukan (3).
Tidak lupa juga, beberapa treatment akan dilakukan untuk menaikkan daya dukung masyarakat (4). Slot berupa pasar malam tradisional perlu diberikan untuk menjual cinderamata tradisional khas suatu daerah. Selain souvenir, spot khusus makanan tradisional juga akan diberikan (5).
Ada juga pengembangan industri spa terapi hingga fisioterapi penghilang lelah (6). Dan terakhir, guna melengkapi experience yang mengesankan, maka pagelaran seni tradisional juga didorong agar lebih bisa regular (7).
“Penyamaan persepsi sudah bulat. Kami optimistis, destinasi wisata di Jawa Barat akan semakin lengkap dan menarik. Konsep implementasi teknisnya setiap daerah tentu berbeda. Namun, kelengkapannya itu akan sama,” tambah Dadang.
[3] Perhatian khusus untuk Kota Sukabumi
Selain atraksi, lini amenitas juga tidak luput dari perhatian forum orientasi. Disepakati sebuah rekomendasi untuk menata kembali penginapan, hotel, dan sejenisnya. Penataan tersebut diarahkan pada area pinggiran kota. Muaranya untuk mengurai kemacetan kota.
Perhatian khusus juga diberikan forum pada Kota Sukabumi yang akan lebih ditegaskan menjadi destinasi heritage. Disebutkan ada beberapa opsi destinasi heritage Sukabumi yang akan dikembangkan. Ada bekas rumah tahanan Bung Hatta dan Sultan Syahrir, Gedung Juang 45, hingga Stasiun Kereta Api.
“Sebagai destinasi wisata, kota tetap diarahkan sebagai pusat bisnis. Dari situ juga, para wisatawan bisa menikmati beragam aktivitasnya. Untuk itu, perlu dilakukan penataan lebih bagus untuk konsep kota sebagai pusat bisnis dan aktivitas wisatawan,” tambah Dadang lagi.
editor’s picks:
Gutta Percha Tjipetir, keping masa silam Sukabumi di samudera sejarah dunia
Freemasonry dan Illuminati: Menyingkap sejarah organisasi rahasia di Sukabumi
Meluruskan benang kusut sejarah Hiroshima 2 di Sukabumi
[4] Mewujudkan Jabar sebagai destinasi wisata kelas dunia
Beberapa rekomendasi tersebut di atas merupakan implementasi dari regulasi daerah. Acuannya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2015. Isinya, visi pariwisata yang menempatkan Jawa Barat sebagai destinasi kelas dunia. Konsepnya tentu adanya integrasi, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi nilai budaya.
Lebih konkritnya, konsep Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 diturunkan dalam beberapa klausul. Salah satunya membangun destinasi pariwisata kelas dunia dengan integrasi kekayaan potensi daerah. Ada juga pembangunan struktur pariwisata yang kuat dan terintegrasi menunjukkan pentingnya kondisi lingkungan alam dan budaya masyarakat.
Klausul terakhir adalah pembangunan kelembagaan pariwisata. Arahnya integrasi pembangunan pariwisata di daerah dengan dukungan sumber daya manusia yang berkompetensi internasional. Itulah mengapa pengembangan konsep destinasi perlu didorong oleh seluruh stakeholder. Sebab, semua itu saling berkesinambungan.
[5] Pembenahan infrastruktur jadi faktor penentu
Pada kesempatan lain, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi menegaskan komitmen yang sama untuk mendoroig kepariwisataan di Jabar agar lebih unggul dari provinsi lainnya. Ineu menambahkan pembenahan infrastruktur, mulai dari tata ruang, pemetaan, maupun rancangan menjadi faktor penentu upaya pengembangan wisata, selain tentunya dorongan anggaran dari pemerintah.
“Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintahan pusat. Terlebih di Jawa Barat infrastruktur merupakan media pendukung menuju Jawa Barat menjadi Provinsi Pariwisata,” ungkap Ineu di Bandung, Kamis (24 Oktober) seperti dikutip dari Antara.
Lebih lanjut Ineu menambahkan, untuk mewujudkannya tentu tidak ringan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi Jabar, Komisi IV dan dinas terkait. Permasalahan utama di provinsi Jabar, tambah Ineu, di antaranya pembangunan infrastruktur yang mempunyai keterbatasan anggaran.
Hal tersebut diamini oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, A. Koswara. Menurutnya masih banyak jalan provinsi yang di bawah standar, baik dari segi lebar jalan maupun jalan yang sudah termakan usia.
[dari berbagai sumber]
