Kekurangan guru PNS ditutupi dengan merekrut guru honorer yang masih minim perbaikan status sampai kini.
Untuk selalu diingat nih, Gaess! Guru adalah ujung tombak terdepan dalam upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi.
Lalu, apa yang bisa disimpulkan tatkala jumlah guru pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Sukabumi masih kurang banyak sekali, mencapai hampir 12 ribu? Ya, masalah besar yang harus dicari solusinya secara komprehensif dan menyeluruh.
Merekrut guru honorer menjadi solusi menutupi kekurangan guru PNS. Sayangnya, sampai sekarang nasib guru honorer masih belum dihargai sebagaimana mestinya.
Berikut lima fakta tentang Kabupaten Sukabumi kekurangan guru PNS dan nasib guru honorer, yang dirangkum sukabumiXYZ.com dari berbagai sumber.
[1] Kabupaten Sukabumi kekurangan 11.980 guru
Kabupaten Sukabumi saat ini dilaporkan masih kekurangan sekitar 11.980 ribu guru untuk mendukung pelayanan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Seperti dikutip dari Antara, Sabtu (23/3/2019), kebutuhan guru SD mencapai 11.300 orang, tetapi baru terpenuhi sekitar 4.220 orang guru (red: SD kurang 7.080). Sementara untuk SMP kebutuhannya enam ribu orang, tetapi baru terpenuhi 1.100 orang guru yang berstatus PNS (red: SMP kekurangan 4.900 orang). Sehingga kurang lebih kebutuhan guru tersebut mencapai 12 ribu orang.
Jadi, guru SD kurang 7.080 orang dan guru SMP kurang 4.900 orangnya, totalnya 11.980 guru. Wow, buanyak bingits!
BACA JUGA:
60 guru PAUD Sukabumi ikut perjuangkan nasib di MK, ini 5 info gen XYZ mesti tahu
Ribuan guru honorer Sukabumi akan menggelar aksi mogok mengajar, ini 5 infonya
[2] Kekurangan guru PNS ditutupi guru honorer
Jumlah kekurangan 11.980 guru yang dimaksud di atas adalah guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Untuk menutupi kekurangan itu, Pemkab Sukabumi terpaksa mengangkat guru honorer untuk membantu proses belajar mengajar.
Dalam merekrut guru honorer, Pemkab Sukabumi memrioritaskan guru yang berasal dari daerah setempat. Pertimbangan mereka tidak harus mengeluarkan biaya transportasi besar menuju ke sekolah.
Untuk mengangkat guru honorer harus dari warga sekitar karena tidak ada warga kota yang mau menjadi guru, khususnya di daerah pelosok, sebab biaya operasional lebih besar daripada upah yang diterima,” kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami di hadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) saat memberi sambutan pada Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tahun 2019 di Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (22/3/2019).
[3] Di Ciptagelar hanya ada guru honorer
Dari data yang diungkapkan Pemkab Sukabumi, sejumlah desa bahkan tidak memiliki satu pun guru yang berstatus PNS. Di antaranya adalah desa di kawasan adat: Ciptagelar, Ciptamulya, dan Sukaresmi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah jangkauan daerahnya memerlukan biaya tinggi dan juga kendala teknis, semisal guru-guru PNS di sana sudah pensiun.
Oleh karena itu, di daerah-daerah itu hanya ada guru honorer yang secara kompetensi tentunya berada di bawah guru PNS.
BACA JUGA:
Miris Gengs, kasus oknum guru cabuli murid di Kabupaten Sukabumi terus berulang, ini 5 faktanya
Guru SD cabul beri reward ciuman di bibir, quo vadis dunia pendidikan di Kabupaten Sukabumi?
Selamat buat kamu yang lolos SNMPTN 2019, cek di sini daftarnya
[4] Nasib guru honorer
Kedatangan Mendikbud RI Muhadjir Effendy ke acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, tak disia-siakan oleh para guru honorer yang memperjuangkan nasibnya. Para guru honorer Sukabumi melakukan aksi penyampaian aspirasi di antaranya dengan cara membentangkan spanduk bertuliskan “Selamat Datang Bapak Menteri Dari Kami Guru Honorer Yang Tersakiti.”
Perwakilan Forum Honorer Kabupaten Sukabumi, Kris Dwi Purnomo mengonfirmasi aksi tersebut merupakan bentuk tindak lanjut aksi sebelumnya pada saat para guru honorer mendatangi di Istana Presiden.
“Kami sengaja menyambut Bapak Mendikbud sambil memasang spanduk seperti itu, karena rekan-rekan honorer, khususnya honorer K-2 ketika melakukan aksi di istana, tidak ada pihak pemerintah yang menanggapi, atau datang ke hadapan rekan-rekan honorer. Susah bertemu dengan beliau,” ujar Kris seperti dikutip dari sukabumiupdate.com.
Dari sisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, ia merespon aksi guru honorer dengan mengungkapkan bahwa proses pengangkatan guru honorer dilakukan secara bertahap dan bakal tuntas pada 2023 mendatang.
Tahun ini, sambung Muhajdir, sebanyak 75 ribu guru honorer kategori II sudah mengikuti seleksi program Pegawai Pemerintah melalui Perjanjian Kerja (PPPK). “Untuk seleksi program PPPK, kita mengusulkan sebanyak 155 ribu, tapi baru terpenuhi 75 ribu orang,” papar Muhajir.
[5] APBD yang jauh dari cukup
Untuk keseluruhan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Sukabumi, alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai masih jauh dari kata cukup. Dana yang sebesar Rp.79 miliar diperuntukkan 4 (empat) peruntukan.
Dana murni APBD Sukabumi Rp79 miliar, di mana angka itu kita bagi 4 persoalan, yakni program wajar 9 tahun; insentif guru honor SD, SMP (dan) beasiswa rawan DO; kemudian PAUD dan Dikmas insentif guru honor PAUD, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; serta manajemen pelayanan pendidikan.
Dari berbagai sumber
