Ada poin yang ditengarai oleh buruh sengaja dibuat untuk kepentingan pengusaha dan sebaliknya bakal merugikan buruh.
Setelah sempat memancing berbagai pro dan kontra, upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akhirnya ketok palu. Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan UMK tertinggi mengangkangi Kota Bekasi dan bahkan jauh angkanya di atas UMK Kota Bandung. Untuk Kabupaten Sukabumi berada di posisi 13 dari total 27 kabupaten/kota dan Kota Sukabumi di posisi 16. Kota Banjar menjadi daerah dengan UMK terkecil.
Sementara itu, kalangan buruh Jabar di satu menyambut baik UMK yang disahkan Gubernur Ridwan Kamil, namun di sisi lain menyayangkan poin yang dinilai merugikan buruh. Berikut lima fakta yang dirangkum redaksi sukabumiXYZ.com dari berbagai sumber.
[1] Gubernur Ridwan Kamil sahkan UMK Jabar
Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau yang biasa dipanggil Kang Emil akhirnya menetapkan UMK Jabar untuk tahun 2020, tertanggal 1 Desember 2019. Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat 561/Kep983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat, seperti dikutip melalui keterangan tertulis, Senin (2 Desember 2019).
Keputusan ini juga secara langsung mencabut Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat 561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019 tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat 2020. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar, Eni Rohyani, menyebutkan keputusan tersebut diberlakukan setelah mempertimbangkan pemikiran sejumlah pemangku kepentingan terkait.
“Terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk industri padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat melakukan kesepakatan bipartit dengan pengawasan dan persetujuan dari Disnakertrans Provinsi Jabar,” kata Eni.
[2] UMK baru mulai dibayarkan per 1 Januari 2020
Eni Rohyani lebih lanjut menyebutkan UMK Kabupaten/Kota dengan besaran yang tercantum pada Kepgub, mulai dibayarkan pada 1 Januari 2020. Untuk Kabupaten Sukabumi, besaran UMK 2020 di angka Rp3.028.531,71 dan untuk Kota Sukabumi di angka Rp2.530.182,63 .
editor’s picks:
Bos garmen Korea galau UMK tinggi, 5 fakta ini buruh Sukabumi tahu gak?
Tahun depan UMK Sukabumi Rp3 juta lebih, ini 5 info gen XYZ mesti tahu
Infografis: 2019 UMK naik, terkuras seberapa dalam kocek perusahaan di Sukabumi?
[3] UMK Karawang tertinggi, Banjar terendah
Berikut daftar lengkap UMK 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan besaran masih sama dengan yang tercantum pada SE:
Kabupaten Karawang Rp4.594.324,54, Kota Bekasi Rp4.589.708,90, Kabupaten Bekasi Rp4.498.961,51, Kota Depok Rp4.202.105,87, Kota Bogor Rp4.169.806,58, Kabupaten Bogor Rp4.083.670,00, Kabupaten Purwakarta Rp4.039.067,66, Kota Bandung Rp3.623.778,91, Kabupaten Bandung Barat Rp3.145.427,79, Kabupaten Sumedang Rp3.139.275,37, Kabupaten Bandung Rp3.139.275,37, Kota Cimahi Rp3.139.274,74, Kabupaten Sukabumi Rp3.028.531,71, Kabupaten Subang Rp2.965.468,00, Kabupaten Cianjur Rp2.534.798,99, dan Kota Sukabumi Rp2.530.182,63.
Kemudian Kabupaten Indramayu Rp2.297.931,11, Kota Tasikmalaya Rp2.264.093,28, Kabupaten Tasikmalaya Rp2.251.787,92, Kota Cirebon Rp2.219.487,67, Kabupaten CirebonRp 2.196.416,09, Kabupaten Garut Rp1.961.085,70, Kabupaten Majalengka Rp1.944.166,36, Kabupaten Kuningan Rp1.882.642,36, Kabupaten Ciamis Rp1.880.654,54, Kabupaten Pangandaran Rp1.860.591,33, dan Kota Banjar Rp1.831.884,83.
[4] Ada poin yang tak berpihak pada buruh
Sebelumnya, buruh memrotes Kang Emil karena mensahkan UMK 2020 “hanya” dengan surat edaran (SE) yang diterbitkan 21 November 2019. Buruh menilai kekuatan SE tak mempunyai kekuatan hukum. Mempertimbangkan hal itu, Kang Emil memutuskan untuk mensahkan UMK melalui surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat 561/Kep983-Yanbangsos/2019 tentang UMK 2020.
Namun demikian, masih ada poin yang menurut kalangan buruh masih mengganjal. Oleh karena itu, mereka memutuskan masih akan melakukan demontrasi untuk menyikapi poin yang menurut mereka lebih berpihak kepada pengusaha. Massa yang berasal dari 18 serikat buruh di Jabar melakukan demontrasi pada Senin (2 Desember 2019). Mereka berkumpul di Monumen Perjuangan lalu bergerak menuju Gedung Sate.
“Kita apresiasi keberanian gubernur Jabar mengubah SE menjadi SK (surat keputusan/kepgub). Ini yang kita inginkan sejak awal. Karena SE tidak punya kekuatan hukum untuk dasar UMK 2020,” kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto Ferianto dalam orasinya seperti dikutip dari Antara.
Adapun satu poin dalam SK UMK 2020 yang membuat buruh kecewa adalah diktum ke-7 poin d yang di dalamnya penangguhan upah bisa melalui perundingan bipartit dan disahkan Disnaker Jabar. “Kami minta gubernur menghapus poin itu. Karena tidak berpihak kepada buruh,” ungkap Roy Jinto Ferianto.
[5] Buruh desak Gubernur terbitkan surat edaran perundingan UMSK
Sementara itu, Ketua Aliansi Buruh Jabar Asep Sudrajat juga menekankan tuntutan lainnya, yaitu meminta gubernur Jabar untuk mengeluarkan surat edaran untuk bupati/wali kota memfasilitasi perundingan UMSK 2020.
Asep mengatakan buruh akan berjuang di daerahnya masing-masing memperjuangkan Upah Mininum Sektoral (UMSK). “Kita minta gubernur mengeluarkan surat edaran untuk memfasilitas perundingan UMSK,” tandas Asep. “Kita juga tetap membawa isu nasional dengan menuntut pemerintah mencabut PP 78 tentang Pengupahan,” tambahnya.
[dari berbagai sumber]
