Bos garmen Korea galau UMK tinggi, 5 fakta ini buruh Sukabumi tahu gak?


Egi GP

Writed by: Egi GP
Editor by: Feryawi
29 Okt 2019 | 4:16 WIB


Lima tahun terakhir, menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Garmen Korea Ahn Chang Sub, sudah 45 perusahaan produk tekstil milik pengusaha Korea tutup di Jawa Barat, termasuk di Sukabumi.

Soal rencana kenaikan upah minimum kabupaten alias UMK tahun depan, termasuk di Sukabumi, rupanya telah menyebabkan galau para pengusaha garmen asal Korea Selatan. Mereka pun tak ragu mengungkapkan rasa galau-nya kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Mereka mengatakan 150 pabrik garmen milik pengusaha Korea Selatan di Jabar, termasuk di Sukabumi, terancam tutup gara-gara upah yang tinggi. FYI, tahun depan rencananya UMK Kabupaten Sukabumi akan kembali naik menjadi di kisaran 3 jutaan rupiah.

Waduh gimana itu ya, Gaess? Padahal banyak orang Sukabumi yang menggantungkan hidup dengan menjadi buruh pabrik garmen Korea. Berikut lima fakta yang dirangkum redaksi Sukabumixyz.com dari berbagai sumber. 

[1] Banyak pabrik garmen Korea tutup di Jabar    

Selepas mengikuti CEO & Ambassador Meeting yang digelar pemerintah Jawa Barat di Bandung, Kamis (24 Oktober) lalu, Ketua Asosiasi Garment Korea Ahn Chang Sub mengungkapkan kegalauannya.

Ahn mengatakan, pengusaha produk tekstil asal Korea Selatan yang ada di Indonesia sebagian besar berada di Jawa Barat. Industri garmen milik pengusaha Korea misalnya, 60 persen berada di Jawa Barat. Menurut dia, trennya sekarang tidak bisa berlanjut atau banyak yang tutup. Beberapa yang tutup ada di Purwakarta, Bogor, dan Subang. Bahkan, kata dia, di Karawang-Bekasi sudah hampir kosong. 

[2] Upah tinggi menjadi penyebabnya

Masih menurut Ahn, upah yang tinggi menjadi penyebabnya. “Di Jawa Barat, (upah) terlalu tinggi daripada provinsi yang lain. Dengan Jawa Tengah lebih (besar) dua kali. Bagaimana bisa hidup padat karya di Jawa Barat,” kata dia seperti dikutip dari Tempo.co.

Ahn menambahkan, kenaikan upah juga tidak berbanding dengan produktivitas. Ahn membandingkan dengan Vietnam dan Myanmar, lokasi favorit yang menjadi tujuan hijrahnya industri produk tekstil. Di Vietnam misalnya, menurut Ahn, jam kerja 45 jam seminggu sementara di Indonesia hanya 40 jam seminggu. Jadi, dalam 7 tahun, kata dia, upah naik hampir 3,5 kali, tapi produktivitas tidak naik.

editor’s picks:

9 PT hengkang dan 5.000 buruh di-PHK, 5 fakta investasi di Kabupaten Sukabumi kocar-kacir

Tahun depan UMK Sukabumi Rp3 juta lebih, ini 5 info gen XYZ mesti tahu

Berapa di Sukabumi, ada 140 pabrik tutup di Jabar, 5 info gen XYZ mesti tahu

[3] Minta upah khusus

Melihat keadaan itu, Ahn Chang Sub menyampaikan bahwa pengusaha produk tekstil Korea Selatan di Jawa Barat menginginkan upah khusus. “Kita perlu upah khusus produk tekstil,” katanya. Hal itu untuk menghindari kebangkrutan perusahaan-perusahaan garmen asal Korea Selatan.

Lima tahun terakhir, klaim Ahn, sudah 45 perusahaan produk tekstil milik pengusaha Korea tutup di Jawa Barat. Puluhan perusahaan yang tutup itu, sebagian pindah ke provinsi hingga negara lain.

[4] Relokasi bukan solusi

Walau keadaannya kurang baik dari sisi upah, Ahn mengaku relokasi (pindah lokasi pabrik) bukan solusi. “Kalau cari gaji murah, kita bisa pindah. Gampang. Tapi itu bukan solusi. Kalau pindah, tidak ada skill-worker. Dan buruh di Jawa Barat, skill-nya paling bagus. Dan mereka tidak mau ikut pindah,” kata Ahn.

Ahn mengatakan, memindahkan pabrik ke daerah lain di Jawa Barat, juga tidak menjamin perusahaan bisa bertahan. Sebab, tidak mudah memindahkan karyawan yang jumlahnya ribuan.

“Kalau mau pindah, lebih baik di dalam Indonesia. Semua tahu, orang Indonesia lebih baik orang-orangnya daripada luar negeri, yang ke sana juga tahu. Kita sudah ada pengalaman. Untuk apa keluar negeri,” tambah Ahn.

FYI, berdasarkan data Ahn, saat ini masih ada sekitar 160 perusahaan Korea Selatan. Lokasinya di Sukabumi, Bekasi, Bogor, Subang, Purwakarta.

[5] Soal upah, Gubernur akui dilematis

Gubernur Ridwan Kamil sendiri mengakui pihaknya juga mengalami dilema dalam urusan penentuan upah karena regulasinya masih menjadi domain pemerintah pusat. Menurutnya dalam komponen kenaikan upah, padat karya selalu menghadapi kendala. “Insyaallah untuk [UMP] 2020 kita cari solusinya,” katanya seperti dikutip dari Antara, Minggu (27 Oktober) lalu.

“Saya mau ketemu juga khusus dengan pengusaha Korea. Mereka dilema, pilih ke provinsi lain tidak sebagus produktivitas Jawa Barat walaupun upahnya murah. Jadi serba salah. Dan pilihan sulit kalau pindah ke luar negeri. Itu akan kita selesaikan. Sebagai pemerintah daerah, kita dalam konteks ini ikut pada regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sambil mencari cara yang adil agar keluhan-keluhan baik buruh dan pengusaha ini bisa ada solusinya,” tambah Kang Emil.

Ridwan Kamil mengatakan, solusi yang akan ditawarkan dengan membangun kluster khusus industri padat karya. “Bikin kluster. Kluster kapital insentif yang mahal-mahal, teknologi itu. Karawang gak cocok untuk tekstil kira-kira begitu. Nanti yang upahnya di zona paling bawah kita geser ke padat karya,” tutupnya.

Nah, di Sukabumi banyak pabrik garmen milik pengusaha Korea Selatan, semoga jangan sampai buruh yang notabene rakyat Sukabumi jadi korban kehilangan pekerjaan ya? Tapi juga tetap mendapatkan penghasilan yang layak!

[(dari berbagai sumber]

Egi GP

Egi GP

Lahir di Sukabumi, 14 Mei 1978. Mantan Jurnalis Harian Merdeka, dan kini bekerja di PT Yudhistira Ghalia Indonesia sebagai editor. Ayah dua anak ini menamatkan pendidikannya di SMP Mardi Yuana Cicurug, SMA Negeri 3 Bogor, dan kuliah Jurusan English Literature di Universitas Negeri Jember, Jawa Timur. Untuk menyalurkan hobinya menulis, Egi menjadi kontributor di sukabumiXYZ.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *