Gubernur RK: ASN harus netral dalam Pilpres, 5 info ASN Sukabumi mesti camkan

Gubernur RK juga fokus tipiskan golput karena menurut survei UGM potensi golput di Jabar tertinggi di Indonesia!

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias RK alias Kang Emil adalah “bos” untuk semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Itu artinya, apa yang diucapkan oleh RK adalah instruksi kepada seluruh ASN di seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk ASN di Kota/Kabupaten Sukabumi.

Maka, ketika Gubernur RK mengatakan bahwa ASN harus netral dalam perhelatan Pilpres 2019, artinya termasuk ASN Sukabumi harus netral dalam Pilpres 2019. Apa itu netral? Menurut KBBI jelas, netral artinya tidak berpihak. Nah, dapat disimpulkan bahwa Gubernur RK menginstruksikan ASN Sukabumi tidak boleh berpihak kepada baik capres/cawapres baik 01 maupun 02, dalam perhelatan Pilpres 2019. Jelas kan, ya!

Apa saja sih instruksi Gubernur RK? Berikut lima info pernyataan RK soal persiapan Pilpres di Jabar, potensi golput dan netralitas ASN.   

[1] ASN harus netral

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengungkapkan pihaknya mulai mempersiapkan sejumlah langkah menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. RK menyatakan hal itu seraya menekankan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat harus netral pada Pilpres 2019.

“Pemilu itu dimana-mana rutin, tidak terlalu banyak hal fundamental. Kita memastikan birokrasi netral dan semua aparat. Jadi saya kira lebih pada rutinitas. Yang sedang kita kampanyekan supaya golput tipis,” kata RK seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (21 Maret) malam.

Nah, jelas ya, ASN harus netral! Ingat juga dengan Pasal 122 UU No.5/2014 yang menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pejabat negara yang harus adil.

[2] “Memerangi” golput

Poin kedua yang dinyatakan RK bahwa pihaknya juga sudah membuat langkah-langkah untuk menipiskan jumlah golput di Jabar. RK menilai, ada dua kriteria golput saat ini. Ada golput ideologis dan golput teknis.

“Kalau idiologis memang gak punya pilihan itu kita edukasi. Kalau teknis lagi libur, lagi malas itu yang kita fasilitasi. Mudah-mudahan dengan begitu golputnya sedikit, partisipasi besar, aman, lancar, kondusif, seperti Pilgub Jabar,” tutur RK.

Terlepas golput sebagai hak politik, RK memang harus menjadikan fenomena golput sebagai perhatian khusus. Bayangkan saja, survei terbaru yang dilakukan Universitas Gajah Mada (UGM) mengungkap fakta bahwa Jawa Barat berpotensi jadi provinsi penyumbang golput terbanyak di Pemilu 2019.

Wow! Tentu saja jika terbukti Jabar paling banyak golput pasca Pilpres 17 April nanti, maka hal itu akan menjadi catatan ketidakberhasilan RK dalam upaya peningkatan keikutsertaan warga Jabar dalam pesta demokrasi.

BACA JUGA:

Selamat buat kamu yang lolos SNMPTN 2019, cek di sini daftarnya

Dari terciprat tinta sampai foto buram, 5 fakta ribuan surat suara rusak di Sukabumi

Ada 17 WNA punya e-KTP di Sukabumi, apa kata Bawaslu?

[3] Jabar rangking 1 golput

Pihak UGM yang melakukan survei tentang golput adalah Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM dan hasil survei dirilis akhir Februari lalu. Mereka menggunakan Laboratorium Big Data Analytics dalam analisis yang dilakukan menerangkan  isu golput menjelang Pemilu 2019 masih menjadi perbincangan ramai di dalam media sosial Twitter dan lebih dari 200 media online.

Arya Budi, Dosen DPP Fisipol UGM menjelaskan berdasarkan analisis yang dilakukan pada kurun waktu 27 Januari hingga 19 Februari 2019 ditemukan bahwa untuk pemetaan isu golput berdasarkan sebaran geografis cenderung bersifat Jawa-sentris.

Dari analisis data Twitter menunjukkan bahwa Jawa Barat, dalam hal ini Kota Bandung menjadi penyumbang terbanyak yakni sebesar 21.60%. Di posisi kedua, ditempati oleh DKI Jakarta, yakni sebanyak 14.94%. Ketiga Jawa Timur yang mencapai 14.64%.

“Ketiga daerah ini merupakan daerah dengan percakapan isu golput terbanyak dibandingkan dengan daerah lain. Isu Golput merupakan isu klasik dan memang perlu kita diskusikan terus. Untuk DIY sendiri mencapai 10%. Dibandingkan dengan daerah lain, NTT malah kurang dari 1%,” jelas Arya seperti dikutip dari Antara.

[4] Memberantas fitnah

Poin ketiga yang disampaikan Gubernur RK adalah pihaknya punya misi memberantas fitnah dan berita bohong (hoax) yang kerap meresahkan masyarakat.

“Jadi intinya, istilah saya fastabiqul khoirot demokrasi. Berlomba-lomba kebaikan saja. Yang ingin saya berantas hanya tentang fitnah-fitnah,” jelasnya tanpa merinci fitnah yang mana, yang menimpa siapa dan sebagainya.

[5] RK menyikapi elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di Jabar

Dalam wawancara yang dilakukan Kompas, Gubernur RK juga ditanya perihal hasil survei Kompas terbaru yang dirilis Rabu (20 Maret), yang mengungkapkan elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi di Jawa Barat (Jabar) dan Banten mencapai 47,7 persen, unggul dari pesaingnya, Jokowi-Ma’ruf yang hanya 42,1 persen.

Menanggapi hal Itu, Gubernur RK menilai, naik turunnya elektabilitas merupakan hal lumrah dalam pemilu. Hasil survei, kata Emil, tak bisa jadi acuan mutlak. “Survei mah tidak pernah sama. Saya (waktu Pilgub 2018) juga (dalam survei) kalah oleh 2D (Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi), jadi biasa saja,” ujar Emil seperti dikutip dari Kompas.com.

Gubernur RK enggan mengelaborasi lebih jauh soal pemetaan suara Pilpres 2019 di Jabar. Sebagai Gubernur, ia menegaskan ingin memastikan proses pemilu di Jabar berjalan lancar dan kondusif. “Saya enggak bisa jawab tapi lebih pada kondisi memastikan dinamika pemilu itu tiap saat fluktuatif. Tidak bisa masa lalu dijadikan referensi,” tuturnya.

Dari berbagai sumber